Intervensi Indikator Peta Jalan Pemangku Kepentingan IKU RPJMD Luwu Utara 2021-2026 IKK RPJMD Luwu Utara 2021-2026 Indikator Terpercaya Indikator LandScale Indikator SourceUp Indikator KDSD
4.2 Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen Jumlah petani yang melakukan pengarsipan dokumen dan pencatatan usaha tani Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan Keberadaan perangkat lunak pelacakan yang open access Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks SPBE Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan Jumlah petani yang memiliki informasi koordinat Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Usaha yang bertanggung jawab Tidak ada Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan Jumlah petani yang memiliki sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Usaha yang bertanggung jawab Tidak ada Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan Insentif sertifikasi kakao bagi petani Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Usaha yang bertanggung jawab Tidak ada Tidak ada Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon Luas tutupan lahan agroforestri/berbasis pohon yang mengikuti kontrak JLH berbasis performa di tingkat sub-DAS Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung biaya TAKE dan biaya transfer KIJLH Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon Jumlah program RENSTRA terkait pengelolaan jasa lingkungan Bappelitbangda Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon Jumlah petani peserta PJLH Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak ada Tidak ada Dukungan untuk petani Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon Luas tutupan lahan agroforestri/berbasis pohon yang mengikuti PJLH berbasis performa Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon Jumlah perusahaan mitra PJLH Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon Jumlah skema PJLH yang operasional dan berkesinambungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.3 Label ramah lingkungan hidup Jumlah produk kakao Luwu Utara yang memperoleh label ramah lingkungan hidup Dinas Pertanian Tidak ada Tidak ada Usaha yang bertanggung jawab Tidak ada Tidak ada Ketersediaan mekaninsme insentif untuk upaya masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan
5.3 Label ramah lingkungan hidup Volume dana penanggulangan, pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Tidak ada Tidak ada Usaha yang bertanggung jawab Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.4 Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup Jumlah perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang mendapat penghargaan kinerja di bidang perlindungan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada