4.2 Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen |
Jumlah petani yang melakukan pengarsipan dokumen dan pencatatan usaha tani |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan |
Keberadaan perangkat lunak pelacakan yang open access |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
Indeks SPBE |
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan |
Jumlah petani yang memiliki informasi koordinat |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Tidak ada
|
Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan
|
Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan |
Jumlah petani yang memiliki sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Tidak ada
|
Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan
|
Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan |
Insentif sertifikasi kakao bagi petani |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon |
Luas tutupan lahan agroforestri/berbasis pohon yang mengikuti kontrak JLH berbasis performa di tingkat sub-DAS |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon |
Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung biaya TAKE dan biaya transfer KIJLH |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon |
Jumlah program RENSTRA terkait pengelolaan jasa lingkungan |
Bappelitbangda |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon |
Jumlah petani peserta PJLH |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Tidak ada |
Tidak ada |
Dukungan untuk petani
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon |
Luas tutupan lahan agroforestri/berbasis pohon yang mengikuti PJLH berbasis performa |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon |
Jumlah perusahaan mitra PJLH |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon |
Jumlah skema PJLH yang operasional dan berkesinambungan |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.3 Label ramah lingkungan hidup |
Jumlah produk kakao Luwu Utara yang memperoleh label ramah lingkungan hidup |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Tidak ada |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Ketersediaan mekaninsme insentif untuk upaya masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan |
5.3 Label ramah lingkungan hidup |
Volume dana penanggulangan, pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup |
Dinas Lingkungan Hidup |
Tidak ada |
Tidak ada |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
5.4 Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup |
Jumlah perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang mendapat penghargaan kinerja di bidang perlindungan lingkungan |
Dinas Lingkungan Hidup |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |