1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas alokasi lahan untuk tanaman kakao |
Dinas Pertanian Bidang Perkebunan |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Tidak ada
|
Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas kakao yang sesuai dengan alokasi lahan |
Dinas Pertanian Bidang Perkebunan |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Tidak ada
|
Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas kakao yang berada pada area perhutanan sosial |
Kesatuan Pengelolaan Hutan |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Luas kakao umur produktif |
Dinas Pertanian Bidang Perkebunan |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Luas indikatif lahan peremajaan kakao (untuk tanaman tua dan rusak) |
Dinas Pertanian Bidang Perkebunan |
Tidak ada |
Produksi sektor perkebunan |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Jumlah anggaran peremajaan kakao |
Dinas Pertanian Bidang Perkebunan |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Pertumbuhan makro ekonomi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Jumlah pendampingan yang diberikan kepada petani untuk peningkatan efektivitas peremajaan kakao |
Dinas Pertanian Bidang Perkebunan |
Tidak ada |
Tidak ada |
Dukungan untuk petani
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Peran aktif petani/pekebun dalam mendukung pengembangan rantai pasok komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
1.3 Perluasan terbatas kebun kakao |
Luas lahan kakao yang dikonversi dari lahan tidak produktif (semak belukar, lahan terbuka, padang rumput) |
Dinas Pertanian |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten |
Tidak ada
|
Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
1.4 Pengembangan agroforestri kakao |
Luas lahan tanaman pangan dengan agroforestri kakao |
Dinas Pertanian |
Tidak ada |
Persentase ketersediaan pangan |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan |
Jumlah sertifikasi lahan yang diberikan |
ATR/BPN; Pemerintah Kecamatan dan Desa |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Kepemilikan lahan
|
Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan
|
Ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah |
2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan |
Luas lahan kakao yang memperoleh sertifikat |
ATR/BPN; Pemerintah Kecamatan dan Desa |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Kepemilikan lahan
|
Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan
|
Ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah |
2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan |
Jumlah penyuluhan dan pendampingan sertifikasi lahan |
ATR/BPN; Pemerintah Kecamatan dan Desa |
Tidak ada |
Tidak ada |
Usaha yang bertanggung jawab
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Ketersediaan mekaninsme insentif untuk upaya masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan |
2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao |
Jumlah perhutanan sosial berbasis kakao |
Kesatuan Pengelolaan Hutan |
Tidak ada |
Tersedianya tanah untuk masyarakat |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao |
Jumlah kemitraan perhutanan sosial yang terjalin |
Kesatuan Pengelolaan Hutan |
Tidak ada |
Tersedianya tanah untuk masyarakat |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao |
Jumlah kelembagaan perhutanan sosial yang aktif |
Kesatuan Pengelolaan Hutan |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |