Intervensi Indikator Peta Jalan Pemangku Kepentingan IKU RPJMD Luwu Utara 2021-2026 IKK RPJMD Luwu Utara 2021-2026 Indikator Terpercaya Indikator LandScale Indikator SourceUp Indikator KDSD
1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten Luas alokasi lahan untuk tanaman kakao Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan Tidak ada Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan Tidak ada Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten Luas kakao yang sesuai dengan alokasi lahan Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan Tidak ada Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan Tidak ada Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten Luas kakao yang berada pada area perhutanan sosial Kesatuan Pengelolaan Hutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao Luas kakao umur produktif Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao Luas indikatif lahan peremajaan kakao (untuk tanaman tua dan rusak) Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Tidak ada Produksi sektor perkebunan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao Jumlah anggaran peremajaan kakao Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pertumbuhan makro ekonomi yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao Jumlah pendampingan yang diberikan kepada petani untuk peningkatan efektivitas peremajaan kakao Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Tidak ada Tidak ada Dukungan untuk petani Tidak ada Tidak ada Peran aktif petani/pekebun dalam mendukung pengembangan rantai pasok komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.3 Perluasan terbatas kebun kakao Luas lahan kakao yang dikonversi dari lahan tidak produktif (semak belukar, lahan terbuka, padang rumput) Dinas Pertanian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tidak ada Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan Tidak ada Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1.4 Pengembangan agroforestri kakao Luas lahan tanaman pangan dengan agroforestri kakao Dinas Pertanian Tidak ada Persentase ketersediaan pangan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan Jumlah sertifikasi lahan yang diberikan ATR/BPN; Pemerintah Kecamatan dan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan Usaha yang bertanggung jawab Kepemilikan lahan Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan Ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan Luas lahan kakao yang memperoleh sertifikat ATR/BPN; Pemerintah Kecamatan dan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan Usaha yang bertanggung jawab Kepemilikan lahan Proporsi area pertanian yang menerapkan Praktik Pertanian yang Baik, termasuk sertifikasi keberlanjutan Ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan Jumlah penyuluhan dan pendampingan sertifikasi lahan ATR/BPN; Pemerintah Kecamatan dan Desa Tidak ada Tidak ada Usaha yang bertanggung jawab Tidak ada Tidak ada Ketersediaan mekaninsme insentif untuk upaya masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan
2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao Jumlah perhutanan sosial berbasis kakao Kesatuan Pengelolaan Hutan Tidak ada Tersedianya tanah untuk masyarakat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao Jumlah kemitraan perhutanan sosial yang terjalin Kesatuan Pengelolaan Hutan Tidak ada Tersedianya tanah untuk masyarakat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao Jumlah kelembagaan perhutanan sosial yang aktif Kesatuan Pengelolaan Hutan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada