Intervensi Indikator Peta Jalan Pemangku Kepentingan IKU RPJMD Luwu Utara 2021-2026 IKK RPJMD Luwu Utara 2021-2026 Indikator Terpercaya Indikator LandScale Indikator SourceUp Indikator KDSD
2.5 Korporasi petani kakao Jumlah pendampingan peningkatan kapasitas korporasi petani Dinas Pertanian Tidak ada Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Tidak ada Tidak ada Tidak ada Peran aktif petani/pekebun dalam mendukung pengembangan rantai pasok komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2.6 Bantuan peralatan pertanian Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) BPS Angka Kemiskinan PDRB perkapita Produktivitas petani Pendapatan dan aset rumah tangga Rata-rata pendapatan pekerja pertanian per jam/minggu/bulan dibedakan berdasarkan gender, dibandingkan dengan nilai UMR nasional dan daerah Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Jumlah kelompok perempuan tani kakao produktif Dinas Pertanian Tidak ada Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Tidak ada Tidak ada Jumlah atau persentase pekerja pertanian yang berafiliasi dengan perkumpulan atau kelompok yang relevan Tidak ada
2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Jumlah petani perempuan yang mengikuti penyuluhan pertanian, termasuk usaha tani Dinas Pertanian Tidak ada Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Jumlah petani perempuan yang mengikuti penyuluhan non pertanian Dinas Sosial Tidak ada Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Jumlah unit usaha pengolahan kakao yang dikelola oleh kelompok perempuan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Tidak ada Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Jumlah kelompok tani perempuan yang mendapatkan bantuan peralatan pertanian Dinas Pertanian Tidak ada Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Bantuan permodalan bagi unit usaha yang dikelola kelompok perempuan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Tidak ada Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2.8 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja Jumlah pelatihan K3 kepada petani Dinas Kesehatan Tidak ada Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tidak ada Hak pekerja Tidak ada Tidak ada
2.8 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja Jumlah petani yang memiliki alat keselamatan kerja Dinas Kesehatan Tidak ada Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tidak ada Hak pekerja Tidak ada Tidak ada
2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak Jumlah keluarga petani yang mendapat edukasi perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tidak ada Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tidak ada Pekerja anak Proporsi anak (usia 4-15 tahun) yang tidak bersekolah dan bekerja Tidak ada
2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak SOP pencegahan dan pengawasan di tingkat komunitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tidak ada Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tidak ada Pekerja anak Proporsi anak (usia 4-15 tahun) yang tidak bersekolah dan bekerja Tidak ada
2.10 Kebijakan kakao lestari Keberadaan regulasi/produk hukum yang mendukung pengembangan kakao lestari Bappelitbangda Indeks Reformasi Birokrasi Tidak ada Partisipasi multi pihak dalam perencanaan kabupaten Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan Tidak ada Tidak ada
2.10 Kebijakan kakao lestari Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi kakao lestari Dinas Komunikasi dan Informatika Tidak ada Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tidak ada Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan Tidak ada Tidak ada
2.10 Kebijakan kakao lestari Jumlah kegiatan konsultasi dan sosialisasi kebijakan kepada kelompok tani dan kelompok tani perempuan Dinas Pertanian Tidak ada Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Partisipasi multi pihak dalam perencanaan kabupaten Partisipasi dan inklusi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan penggunaan lahan Tidak ada Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan